Setelah Kongres AS meloloskan RUU pada akhir Desember yang bertujuan melarang penggunaan TikTok pada perangkat federal, pemerintahan Biden menetapkan hitungan mundur terakhir bagi pejabat pemerintah untuk meninggalkan aplikasi jejaring sosial dari ponsel, kantor, dan layanan lainnya.
Reuters melaporkan bahwa Shalanda Young, direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS, mengirim memo kepada pejabat pemerintah pada Senin malam yang mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki waktu 30 hari untuk menghapus TikTok dari perangkat kerja mereka. Itu juga melarang lembaga pemerintah mengirimkan lalu lintas internet apa pun ke TIkTok.
Banyak agen federal telah melarang TikTok, tetapi peraturan baru ini mencakup hampir semua organisasi pemerintah AS. Ada pengecualian untuk petugas keamanan nasional dan penegak hukum, tetapi karyawan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan mereka. Selain itu, lembaga pemerintah harus menangani setiap penggunaan aplikasi oleh vendor TI pihak ketiga mereka dalam waktu 90 hari.
Pemerintah AS mengklaim larangan tersebut karena TikTok milik China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan data dari banyak penggunanya dan mengirimkannya ke pemerintah China. ByteDance, perusahaan induk TikTok, berulang kali membantah klaim tersebut. Namun, hanya dalam beberapa hari terakhir, kami telah melihat Komisi Eropa melarang aplikasi tersebut dari perangkatnya hingga 15 Maret, dan pemerintah Kanada juga melarang TikTok dari perangkatnya.
Anggota Kongres AS masih berusaha untuk sepenuhnya melarang penggunaan TikTok di AS. Reuters melaporkan bahwa hari ini, Komite Urusan Luar Negeri DPR AS akan memberikan suara pada RUU yang akan memberikan wewenang kepada pemerintahan Biden untuk melarang TikTok dari semua perangkat di AS.
