Jakarta, Gizmologi – Walaupun jualan online itu mudah dan murah, penjual harus mengikuti aturan yang berlaku. Terutama terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jika tidak, barang yang dijual di marketplace dapat ditarik kembali, bahkan jika pelanggaran tergolong berat, toko dapat ditutup.
Salah satunya yang dilakukan Tokopedia yang mencatat peningkatan jumlah moderasi toko yang melanggar HAKI mencapai lebih dari 2,5 kali lipat. Ini adalah data untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Mengapa melindungi hak kekayaan intelektual penting bagi pedagang online? Diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian RI, HKI merupakan hak milik yang timbul/lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual – dalam bidang sains, seni, sastra atau teknologi – lahir dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan uang.
Perlindungan hukum HKI bertujuan untuk mendorong inovasi, transfer dan diseminasi teknologi, serta untuk mencapai keuntungan bersama antara produksi dan penggunaan pengetahuan teknologi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
“Sangat penting bagi pemilik bisnis untuk mematuhi peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual untuk menghindari pembatalan produk, larangan penjualan dan moderasi pembelian oleh Tokopedia,” jelas Bagas Dhanurendra, Executive Vice President Risk Management Tokopedia.
Tips jualan online di Tokopedia agar tidak melanggar HKI
Sejak Oktober 2022, Tokopedia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam hal perlindungan IP. Penandatanganan kerjasama tersebut menjadikan Tokopedia sebagai marketplace pertama di Indonesia yang berkomitmen mendukung perlindungan IP.
Tokopedia yang saat ini beranggotakan sekitar 12 juta penjual membagikan tips bagi para pelaku bisnis untuk berjualan dengan aman dan nyaman tanpa melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
1. Hindari menjual produk palsu atau bajakan secara online
Penjual online harus memastikan keaslian produk yang dijual karena menjual produk palsu/bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HKI. Pelaku usaha, khususnya pemegang HKI, dapat bergabung dalam Program Aliansi Merek Tokopedia untuk memperkuat perlindungan HKI Tokopedia sekaligus memerangi pemalsuan produk.
Melalui program ini, pelaku usaha dapat memperoleh sejumlah keuntungan, misalnya dapat meninjau laporan produk palsu langsung di dashboard khusus, proses penghapusan produk palsu lebih cepat, mengakses fitur khusus untuk menganalisis laporan dan berpartisipasi dalam diskusi ECD yang konstruktif.
2. Dilarang menggunakan foto atau gambar dari merek lain tanpa izin
Untuk menghindari pelanggaran HKI, gunakan foto atau gambar asli dari produk yang dijual atau yang memiliki izin dari hak cipta dan pemilik merek.
“Tokopedia juga memiliki tim perlindungan HKI yang memantau pelanggaran HKI untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan HKI,” kata Bagas.
3. Dilarang menggunakan merek dagang dalam judul dan deskripsi produk tanpa izin
Hal ini dapat membangun rasa percaya diri dan membuat pembeli merasa aman dan nyaman saat berbelanja di toko pelaku komersial. Tokopedia juga terus meninjau Penjual khususnya Official Store mulai dari pendaftaran akun dan produk untuk menghindari pelanggaran HKI.
Tokopedia juga terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi pelanggaran HKI. Sistem Tokopedia akan secara proaktif memblokir daftar produk yang melanggar sambil menandai kasus yang mencurigakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tokopedia mencatat bahwa tindakan proaktif terhadap produk yang melanggar HAKI meningkat hampir 5 kali lipat.*
4. Laporkan jika menemukan pelanggaran HKI
Penjual online khususnya pemegang HKI dapat melaporkan pelanggaran melalui Portal Pelaporan HKI dan meninjau status dan tanggapan atas laporan tersebut. “Di Tokopedia, hampir 100% laporan pelanggaran HKI yang diterima berhasil ditangani,” tambah Bagas.
5. Mengetahui peraturan perlindungan HKI
Bagus menambahkan, untuk melakukan kegiatan jual beli secara aman tanpa melanggar HAKI, pelaku usaha dapat mengakses Seller Education Center untuk mendapatkan informasi HKI serta akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
